Polisi Mamuju Ringkus 5 Kurir Sabu Lintas Provinsi :: Dua Hakim Agung Dilantik dan Diambil Sumpah :: Densus 88 Tangkap Pasutri Terlibat Terorisme :: Terdakwa Penista Agama Dituntut 1,5 Tahun Penjara :: Perilaku Seks Menyimpang Manajer "Front Office" Hotel Tak Dituruti, Petaka bagi Korban FDA Kontributor Grobogan ::

DPR Gelar Dialog Revisi UU Pemberantasan Terorisme

Diposting oleh : LKBH STAIN Kudus
Selasa, 31 Mei 2016 - 15:08:50 WIB



DPR Gelar Dialog Revisi UU Pemberantasan Terorisme
Selasa, 31 Mei 2016 | 12:56 WIB
 
Anggota polisi satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya, melakukan persiapan sebelum mengikuti simulasi penanganan terorisme di depan para delegasi Senior Official Meeting on Transnational Crimes, di Lapangan Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016. Tempo/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengundang sejumlah tokoh dan ormas agama untuk berdialog terkait dengan pembahasan perubahan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat ini di antaranya perwakilan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), dan Asosiasi Indonesia Damai (AIDA).

"Apa yang disampaikan nanti sangat penting sebagai masukan penyempurnaan undang-undang," ujar Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemberantasan Terorisme, Muhammad Syafii, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2016.

Syafii berujar, pandangan dan saran yang didapat dalam rapat hari ini akan menjadi masukan bagi parlemen sebelum pembahasan undang-undang dimulai. "Kita harus komit undang-undang ini untuk melindungi bukan untuk menyiksa bangsa kita," katanya.

Wakil Ketua ICMI Priyo Budi Santoso menuturkan pihaknya meminta DPR berhati-hati dalam memastikan setiap pasal yang terkait dengan pemberatan sanksi. Menurut dia, pada dasarnya ICMI menyetujui semangat revisi UU Pemberantasan Terorisme itu.

"ICMI ingin pastikan tidak ada pasal yang bersifat karet atau multitafsir," ucap Priyo. ICMI mengingatkan agar setiap pasal memiliki terjemahan definitif, khususnya pasal-pasal yang bersifat berat.

Priyo mengatakan jangan sampai terulang peristiwa asal tangkap. Klausus terkait dengan penghormatan terhadap HAM, nilai-nilai, dan kebebasan sipil juga harus dijunjung tinggi. "UU ini kami usulkan cepat atau lambat jangan ditunda, berat nggak berat putuskan," kata Priyo.

Sementara itu, juru bicara FPI Munarman menyoroti mekanisme penetapan daftar kelompok atau individu yang dianggap terkait terorisme. "Ini daftarnya yang kita punya dari PBB, lalu PBB dapat dari Amerika Serikat (AS), nah ini bias karena berasal dari luar," katanya.

Selanjutnya, FPI juga mengusulkan peninjauan kembali setiap pasal agar tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional. "Aparat hukum juga harus dilatih dalam memberantas kejahatan agar tidam melakukan penyiksaan," ujar Munarman lagi.

GHOIDA RAHMAH
Sumber:https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/31/078775475/dpr-gelar-dialog-revisi-uu-pemberantasan-terorisme
 




Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
Tgl: 1-1-2016 s/d 31-12-2016
Jam: 08.00 sd 16.00
Diskusi Hukum IV
Tgl: 10-11-2016 s/d 10-11-2016
Jam: 09.00 WIB sampai selesai
Seminar Hukum
Tgl: 6-10-2016 s/d 6-10-2016
Jam: 08.30 sampai selesa

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube