KPK Susun SOP Penanganan Korupsi Korporasi :: APPTHI Sependapat Soal Penataan Ulang Kurikulum FH :: Matangkan RUU Perkelapasawitan, DPR Kunjungi Industri Sawit Pontianak :: LBH: Aparat Tangani Kasus Besar Harus Dijamin Keamanannya :: Kasus Novel Baswedan dan Kisah Air Keras dalam Peradaban Manusia ::

Rabu Siang Ini, MK Putus Uji Materi UU "Tax Amnesty"

Diposting oleh : LKBH STAIN Kudus
Rabu, 14 Desember 2016 - 14:09:28 WIB



Rabu, 14 Desember 2016 | 08:58 WIB
 KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Gedung Mahkamah Konstitusi
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus permohonan uji materi Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, Rabu (14/12/2016) siang ini.
"Putusan terhadap empat perkara uji undang-undang amnesti pajak akan dilaksanakan siang nanti," ujar juru bicara MK Fajar Laksono ketika melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (14/12/2016), seperti dikutip dari Antara.
Uji materi ini diajukan empat pemohon yaitu Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.
Seluruh pemohon menilai bahwa UU amnesti pajak ini bersifat diskriminatif bagi sejumlah warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.
Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.
Selain itu tiga organisasi serikat buruh juga berpendapat bahwa UU Amnesti Pajak mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya, sehingga mencederai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak.
Yayasan Satu Keadilan juga mempermasalahkan pemaknaan kalimat "tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan dan dituntut, baik secara perdata ataupun pidana jika dalam melaksanakan tugas," dalam ketentuan tersebut.
Kalimat tersebut dinilai memiliki makna imunitas bagi Menteri Keuangan, Pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan amnesti pajak, karena kewenangan yang diberikan oleh ketentuan tersebut bersifat absolut tanpa pengawasan serta evaluasi, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Para pemohon kemudian meminta MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan pasal 1 angka 1, pasal 3 ayat (3), pasal 4, pasal 21 ayat (2), pasal 22, dan pasal 23 ayat (2) UU Amnesti Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
Editor: Krisiandi
Sumber: Antaranews.com
Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2016/12/14/08581331/rabu.siang.ini.mk.putus.uji.materi.uu.tax.amnesty.



Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
Tgl: 1-1-2016 s/d 31-12-2016
Jam: 08.00 sd 16.00
Diskusi Hukum IV
Tgl: 10-11-2016 s/d 10-11-2016
Jam: 09.00 WIB sampai selesai
Seminar Hukum
Tgl: 6-10-2016 s/d 6-10-2016
Jam: 08.30 sampai selesa

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube