Cara Polres Kudus Tangkal Hoaks dan Tingkatkan Minat Baca Masyarakat :: Jokowi Akan Ubah Desain Dana Desa pada Tahun 2018 :: Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa :: Gerakan Belajar 1821 :: Komnas HAM: Eksekusi Mati di Era Jokowi Lebih Banyak Daripada Era SBY ::

Kata Istana Soal Beredarnya Draf Perpu KPK

Diposting oleh : LKBH STAIN Kudus
Kamis, 05 Januari 2017 - 14:17:38 WIB



Kamis, 05 Januari 2017 | 11:38 WIB
Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, merespons soal beredarnya draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan menyampaikan bahwa draf tersebut belum diterima Sekretariat Negara.

"Saya baru saja cek, belum ada di Setneg," ujar Johan kepada Tempo, Kamis, 5 Januari 2017.

Karena draf tersebut belum diterima Setneg, Johan mengatakan pihak Istana belum bisa memastikan kebenaran draf tersebut. Johan menyarankan hal ini ditanyakan langsung ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Berdasarkan draf yang beredar, cukup banyak perubahan yang terjadi pada UU KPK. Salah satunya, penambahan Pasal 68A pada ayat 2.

Di ayat tersebut dikatakan KPK memiliki wewenang untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebelumnya, KPK tak memiliki wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hal lain yang patut digarisbawahi dari draf tersebut adalah KPK diberi kewenangan penuh untuk menyelidik, menyidik, dan melakukan penuntutan perkara korupsi tanpa batasan tertentu.

Sebelumnya, KPK hanya bisa menangani perkara korupsi dengan nilai minimal Rp 1 miliar untuk yang berkaitan dengan kerugian negara. Selain itu, perkara korupsi tak hanya bisa ditangani KPK, tapi oleh kejaksaan dan kepolisian.

ISTMAN M.P.
Sumber: https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/05/063832862/kata-istana-soal-beredarnya-draf-perpu-kpk




Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
Tgl: 1-1-2016 s/d 31-12-2016
Jam: 08.00 sd 16.00
Diskusi Hukum IV
Tgl: 10-11-2016 s/d 10-11-2016
Jam: 09.00 WIB sampai selesai
Seminar Hukum
Tgl: 6-10-2016 s/d 6-10-2016
Jam: 08.30 sampai selesa

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube