Ketua MK: Kolom Agama KTP Penghayat Bisa Diisi Aliran Kepercayaan :: Kemendikbud: Putusan MK soal Kolom Agama Beri Kepastian Hukum :: MA Tunda Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Tahun 2017 :: Presiden Jokowi Teken PP Restitusi :: Cara Polres Kudus Tangkal Hoaks dan Tingkatkan Minat Baca Masyarakat ::

Kemendikbud: Putusan MK soal Kolom Agama Beri Kepastian Hukum

Diposting oleh : LKBH STAIN Kudus
Jumat, 10 November 2017 - 11:47:03 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerimaan aliran kepercayaan dimasukkan dalam kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP). Menurut Hilmar, keputusan tersebut telah memberikan kejelasan hukum terhadap status aliran kepercayaan dan para penghayat dalam administrasi kependudukan.

"Bagus, karena bisa memberikan kejelasan hukum kepada penghayat, karena telah diakui oleh sistem kependudukan kita," kata Hilmar ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 9 November 2017.

Baca: Penghayat Sunda Wiwitan Apresiasi Putusan MK Soal Kolom Agama

Pada Selasa, 7 November 2017, MK mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan. Dengan adanya putusan ini, para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP.

Menurut Hilmar, sebelum putusan MK ini, lembaganya juga telah memberikan pelayanan publik terhadap para penganut aliran kepercayaan dan penghayat. Keputusan MK itu, kata Hilmar, juga tidak akan menganggu kinerja lembaganya yang telah memberikan pelayanan kepada para penghayat dan penganut aliran kepercayaan.

Baca: Menteri Lukman: Kami Tidak Terdampak Putusan MK Soal Kolom Agama

Hilmar juga mengatakan bahwa keputusan MK tersebut hanya menyangkut persoalan administrasi kependudukan. Ia menolak tudingan bahwa keputusan MK tersebut, akan tumpang tindih dengan agama-agama yang telah mapan dan diakui oleh negara sebelumnya.

"Ini kan administrasi pencatatan kependudukan, enggak ada hubungan dengan definisi agama dan lain lain. Ini kebutuhannya mencatat warga," ujar Hilmar.

Hilmar juga mengatakan bahwa sebetulnya selama ini para penghayat dan penganut aliran kepercayaan telah diberikan ruang dalam pencatatan KTP lewat pengosongan kolom agama. Namun, kata dia, pencatatan itu belum mencukupi karena dianggap belum ada pengakuan negara terhadap para penganut aliran kepercayaan dan para penghayat.

sumber : https://nasional.tempo.co/read/1032395/kemendikbud-putusan-mk-soal-kolom-agama-beri-kepastian-hukum


Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
Tgl: 1-1-2016 s/d 31-12-2016
Jam: 08.00 sd 16.00
Diskusi Hukum IV
Tgl: 10-11-2016 s/d 10-11-2016
Jam: 09.00 WIB sampai selesai
Seminar Hukum
Tgl: 6-10-2016 s/d 6-10-2016
Jam: 08.30 sampai selesa

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube