UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa :: Menpan-RB: Honorer Harus Ikut Tes CPNS :: Cegah Korupsi Dana Desa, BPK Diminta Membina Kepala Desa :: Jokowi: Perpres Pendidikan Karakter Bentengi Anak dari Budaya Luar :: Penerapan Perpres Pendidikan Karakter Perlu Penyesesuaian ::

Pengamat: Hakim Harus Meguasai Hukum Acara

Diposting oleh : LKBH STAIN Kudus
Kamis, 07 September 2017 - 09:58:57 WIB

Sunday, 27 August 2017 22:40 

Jakarta, GATRAnews - Pengamat hukum Universitas Bung Karno, Ibnu Zubair menuntut semua hakim untuk memahami dan menguasai hukum acara guna mendukung sidang peradilan yang dipimpinnya. Dengan begitu, hakim memposisikan dirinya berada di semua pihak berperkara.

 
Apalagi hakim secara individu maupun kelembagaan adalah penegak keadilan. Hal itu menandakan hakim wajib memutus perkara dengan rasa keadilan.
 
"Kalau hakim harus menguasai hukum acara itu wajib, umumnya memang harus begitu. Sehingga hakim akan berdiri di antara semua golongan dalam peradilan," ujar Zubair dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Ahad (27/8).
 
Penguasaan hakim terhadap materi hukum acara akan membuatnya paham mengenai apa saja hak para pihak berperkara. Ini juga bisa mencegah pihak-pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan. Tak bisa dipungkiri, masih saja ada hakim yang seolah menonjolkan sikap egonya.
 
Zubair menjelaskan, banyak hal yang bisa menjadi alasan mengapa masih ada hakim terkesan bersikap ego. Zubair menyebutkan, misalnya dapat dipicu perasaan emosional pada sidang sebelumnya atau memiliki masalah di luar peradilan.
 
Misalnya seperti kasus perkara sebuah SMA Kristen di Dago, Bandung, Jawa Barat yang pada Senin lalu (21/8) diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Diketahui dalam perkara itu, pihak SMA Kristen Dago sebagai tergugat meminta surat kuasa penggugat yakni Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) kepada Majelis Hakim.
 
Namun majelis hakim PN Bandung tidak mengabulkannya sehingga menurut tergugat hingga kini tidak diketahui kejelasan status hukum kuasa penggugat. Ditambah lagi ada dugaan bahwa penandatangan surat kuasa penggugat bukanlah individu yang mempunyai kewenangan.
 
Menurut Zubair, dengan contoh kasus itu sebetulnya majelis hakim perlu mendengarkan dan mempertimbangkan permintaan salah satu pihak jika masih sesuai hukum acara.
  
"Kalau contoh kasusnya begitu, tergugat punya hak mempertanyakan ke Ketua PN Bandung kenapa surat kuasa tidak ditunjukkan. Hakim juga perlu mempertimbangkan, jangan diabaikan," demikian Ibnu.

Sumber : https://www.gatra.com/hukum/281000-pengamat-hakim-harus-meguasai-hukum-acara




Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
Tgl: 1-1-2016 s/d 31-12-2016
Jam: 08.00 sd 16.00
Diskusi Hukum IV
Tgl: 10-11-2016 s/d 10-11-2016
Jam: 09.00 WIB sampai selesai
Seminar Hukum
Tgl: 6-10-2016 s/d 6-10-2016
Jam: 08.30 sampai selesa

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube