Polres Magelang Temukan Puluhan Kantong Janin Aborsi :: Penegakan Hukum untuk Pelaku Penganiayaan Hewan Dinilai Sangat Lemah :: BNN Limpahkan Sabu 1.037 Ton ke Kejaksaan Agung :: Sejumlah Poin Sensitif RUU KUHP Dikebut :: KPK Minta Pasal soal Korupsi Dihapus dari RKUHP ::

APPTHI Nilai Masih Sulit Mencari Keadilan di Era Reformasi

Diposting oleh : LKBH STAIN Kudus
Kamis, 24 Mei 2018 - 08:11:33 WIB

Iwan Sutiawan

23-05-2018 01:13

Ketua APPTHI Dr. Laksanto Utomo (antaranews/yus4)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Dr. Laksanto Utomo, menilai masih sulit untuk mencari keadilan meski reformasi sudah bergulir 20 tahun pascaruntuhnya Orde Baru (Orba) tahun 1998 lalu.

Pasalnya, kata Laksanto usai menyerahkan hasil eksaminasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Selasa (22/5), masih ada oknum hakim yang belum meninggalkan sikap koruptif.

Akibatnya, masih banyak putusan hakim yang tidak kredibel atau terkesan kurang mempunyai landasan hukum karena terbeli materi. Adapun hasil eksaminasi yang diserahkan APPTHI kepada Wantimpres yakni atas putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI. Ini disampaikan agar diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"APPTHI sebagai wadah pimpinan perguruan tinggi hukum se-Indonesia, berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan keadilan yang dipandang tidak berimbang, tidak adil, dan tidak profesional oleh penegak hukum," kata Laksanto dilansir Antara.

Laksanto yang didampingi Ketua Dewan Pembina APPTHI, Prof Dr Faisal Santiago, melanjutkan, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena betapa sulitnya memperoleh keadilan di Indonesia sebagai negara hukum.

Eksaminasi yang dilakukan APPTHI ini merupakan upaya mengawal proses penegakan hukum terhadap putusan pengadilan yang menjadi sorotan masyarakat dan dipandang tidak adil, juga mencederai proses penegakan hukum dan keadilan.

Karena itu, APPTHI berkepentingan untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara terkait, termasuk Wantimpres yang bertugas antara lain memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, termasuk terkait pembangunan hukum nasional sesuai diatur Pasal 16 UUD 1945 juncto Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Salah satu hasil eksaminasi yang diberikan adalah hasil putusan perkara mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Berdasarkan catatan hukum dari Majelis Eksaminasi yang dibentuk APPTHI, pertimbangan putusan majelis hakim tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan terstruktur.

"Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tidak ada parameter yang jelas," kata Laksanto.

Menurutnya, sesuai hasil eksaminasi, bahwa hakim kurang menggali keadaan pribadi yang diperoleh dari keterangan orang-orang di lingkungannya, informasi tentang faktor nonyuridis seperti usia dan prestasi selama dua periode sebagai gubernur Papua.

Sementara itu, Faisal menambahkan, dakwaan yang bersifat alternatif dan hanya satu pasal yang diteruskan menjadi tuntutan. Ada pun Pasal yang didakwakan adalah Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan ada perbedaan "adresat" pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan antara kedua pasal itu.

Pasal 3, lanjut Faisal, ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Penggunaan Pasal 2 kurang tepat ditujukan kepada terdakwa, karena dia bukan sebagai pegawai negeri.

Faisal mengingatkan para hakim pengadilan negeri untuk tidak memakai pertimbangan hukum atas dasar opini politik, opini publik yang cenderung berperan tinggi dalam putusan yang dieksaminasi, tetapi tetaplah harus dibuktikan agar tidak hanya didasarkan dengan prasangka.

Dalam putusan PT DKI Jakarta, majelis hakim telah menerapkan pertimbangan dengan prasangka dan bukan berbasiskan bukti tentang hubungan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan organisasi atau kelompok yang menuntut kemerdekaan Papua.

Pimpinan Wantimpres, Prof Dr Sri Adiningsih yang didampingi staf khusus, Dr Maria Lokollo mengatakan, tugas Wantimpres adalah tidak bisa mengeksekusi suatu putusan, tetapi sifatnya hanya menyampaikan rekomendasi terhadap suatu isu di masyarakat.

"Kita hanya dapat memberikan rekomendasi atas respon yang ada di masyarakat, dalam kaitan ini terkait mekanisme hukum yang belum berjalan sesuai yang diharakan meskipun reformasi sudah berjalan 20 tahun," kata Sri. Ia menambahkan, Watimpres dilarang memberi janji, tetapi wajib menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden.

 

https://www.gatra.com/rubrik/nasional/323715-APPTHI-Nilai-Masih-Sulit-Mencari-Keadilan-di-Era-Reformasi




Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
Tgl: 1-1-2016 s/d 31-12-2016
Jam: 08.00 sd 16.00
Diskusi Hukum IV
Tgl: 10-11-2016 s/d 10-11-2016
Jam: 09.00 WIB sampai selesai
Seminar Hukum
Tgl: 6-10-2016 s/d 6-10-2016
Jam: 08.30 sampai selesa

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube